Sabtu, 06 Juni 2015

PEREKONOMIAN SI KECIL PENGEKSPOR MIGAS DI ASIA TENGGARA


PENDAPATAN NASIONAL 


          Dari bahasan yang sebelumnya di jelaskan pendapatan Negara Brunei Darusalam  sebagian besar diperoleh dengan cara mengekspor  minyak bumi dan gas hingga menghasilkan 95% bagi pendapatan negaranya . Sedangkan dari sektor pertanian , perkebunan , dan pariwisata  bisa dibilang sebagai  pendapatan sampingan saja. Sikap pemimpinnya yang adil membuat penduduk negeri aman, tenang, sejahtera, dan semuanya mempunyai pendapatan tetap. Bagi setiap warga negara yang usianya di atas 60 tahun akan diberikan “gaji tua” oleh negara sebesar $ 250 Brunei. Ini artinya, jika 1 kepala keluarga (KK) terdiri atas suami istri, maka mereka akan mendapatkan $ 500 brunei yaitu sekitar Rp. 4.924.699 (1$ =9.840) perkepala keluarga.
 
Gaji ini ditransfer langsung ke rekening atau disalurkan melalui kepala kampung di desa masing-masing. Tidak hanya kepada “warga negara emas”, kerajaan juga memberikan biaya jaminan biaya hidup kepada masyarakat penyandang disabilitas (orang cacat). Dalam hal kesehatan dan pendidikan Brunei Darussalam juga memberikan subsidi kepada warga negaranya. Misalkan untuk masalah kesehatan setiap warga negaranya hanya membayar sebesar $1 saja, dan untuk masalah pendidikan dari SD hingga SMA hanya dikenakan $5 pertahun, dan sisanya akan di tanggung oleh kerajaan.

Penerimaan pendapatan Brunei darussalam berasal dari pendapatan pajak dan non pajak . Di negara Brunei tidak diberlakukan pajak langsung (direct tax) pribadi terhadap masyarakat walaupun ada pajak untuk perusahaan.  Jenis-jenis pengenaan pajak yang ada pada negara Brunei Darussalam:
·         Pajak Langsung : Pajak penghasilan perusahaan, estate duties dan stamp duties
·         Pajak Tidak Langsung : Pajak tanah, pajak poperty, pajak kendaraan , dll
Bunei Darussalam tidak mengenakan pajak PPN dari barang dan jasa, pajak capital again, pajak penjualan dan wisata seperti yang diberlakukan negara lain.

Pendapatan yang di hasilkan dari MIGAS tersebut dapat dikatakan bahwa warga negara Brunei Darussalam makmur karena pendapatan utamanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan masyarakatnya dan sikap pemerintahan yang di jalankan juga membuat semua masyarakat brunei sejahtera. Dan hampir jalan-jalan di Brunei dipenuhi mobil mewah, nyaris tidak terlihat sepeda motor dan pejalan kaki, apalagi pengemis dan juru parkir yang “prat-prit” di sana-sini. Jalanannya sangat tertib, tidak pernah terdengar bunyi klakson, dan aksi nekat penerobos lalu lintas.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



Anggaran 2014/15 untuk Brunei Darussalam, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April, memiliki fokus bisnis yang kuat, berusaha untuk mempromosikan investasi, mendorong dan mendukung pertumbuhan sektor swasta, dan membantu menyediakan alat-alat dan keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan pembangunan ekonomi dan keragaman. Sementara anggaran disahkan oleh Dewan Legislatif (Legco) pada tanggal 22 Maret mempertahankan tingkat tinggi pengeluaran untuk program-program kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat, kesehatan, perumahan dan pendidikan antara penerima utama dana, ada juga sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta.


Dalam anggaran untuk perusahaan, dengan pengumuman bahwa tarif pajak penghasilan badan akan berkurang dari 20% menjadi 18,5% pada tahun 2015, langkah yang ditujukan untuk memperkuat investasi dan membuat perekonomian lebih kompetitif. Insentif lain untuk sektor korporasi termasuk penurunan pajak atas keuntungan di bawah $ 250.000 dan perubahan persyaratan untuk bank garansi atau obligasi kinerja untuk kontrak konstruksi atau jasa.Meningkatkan daya tarik investasi negara juga kunci dalam anggaran, kegiatan bisnis dan investasi adalah prioritas bagi pemerintah karena berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada hidrokarbon.

Panitia Anggaran menyampaikan perkiraan tahunan kepada Sultan di Dewan untuk mendapatkan persetujuan. Perkiraan tahunan menunjukkan total jumlah yang dibebankan kepada Dana Konsolidasi, total belanja yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah dan total pendapatan diharapkan akan dikumpulkan selama tahun keuangan tertentu. Pengeluaran dibebankan pada Dana Konsolidasi-seperti pembayaran untuk daftar sipil, pensiun, gratifikasi dan hibah, biaya utang, gaji Auditor Umum dan anggota Komisi Pelayanan Publik-adalah wajib berdasarkan hukum dan oleh karena itu apropriasi tidak diperlukan setiap tahunnya. Semua persyaratan pengeluaran lain dari Pemerintah termasuk dalam Bill Supply. Supply Bill diletakkan sebelum Sultan di Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan, ketika menjadi hukum, dikenal sebagai UU Supply. Departemen tidak diperkenankan untuk menghabiskan kecuali Departemen Keuangan menerbitkan Treasury Waran otorisasi mereka untuk melakukannya.

Setiap tahun keuangan, jika jumlah dialokasikan oleh Undang-Undang Pasokan tidak cukup atau kebutuhan untuk pengeluaran tambahan telah muncul atau bahwa setiap uang telah dikeluarkan untuk tujuan yang melebihi jumlah yang dialokasikan, sebuah Tambahan Perkirakan menunjukkan jumlah yang dibutuhkan akan diletakkan sebelum Sultan di Dewan dan pengeluaran tersebut kemudian dimasukkan dalam Supply Bill Tambahan. Supply Act, yang dikeluarkan sebelum dimulainya setiap tahun, menunjukkan total jumlah yang dialokasikan untuk masing-masing Kementerian dan Departemen by Vote Heads. Jumlah uang yang disetujui ditunjukkan dalam total blok saja. Perkiraan rinci oleh Kepala Sub Kepala dan pengeluaran, dan kontrol atas mereka adalah dengan Departemen Keuangan dan oleh Departemen atau Kementrian sendiri.

Sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Brunei dikategorikan:
KELAS I          : Tugas, pajak dan lisensi.
KELAS II         : Penerimaan untuk, atau bantuan, jasa Pemerintah tertentu.
KELAS III        : Penerimaan pada rekening usaha yang bersifat komersial.
KELAS IV        : Pendapatan dari properti pemerintah.
Semua pendapatan dan uang, terlepas dari bagaimana mengangkat atau diterima oleh pemerintah, diwajibkan oleh hukum untuk dibayarkan ke satu dana yang dikenal sebagai Dana Konsolidasi. 

Anggaran pengeluaran tahunan dibagi menjadi tiga bagian utama:
-          honorarium pribadi.
-          biaya lainnya-setiap tahun berulang dan
-          belanja lain-lain biaya-khusus.
Perkiraan pendapatan tahunan didasarkan pada proyeksi menggunakan angka tahun berjalan, dan setiap perubahan materi atau sumber pendapatan baru diterangkan sepenuhnya. Tujuan dari Rencana Pembangunan Nasional Kelima 1986-1990, misalnya, adalah sebagai berikut:
·         memaksimalkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam negara itu;
·         mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor-sektor produktif;
·         mempercepat pengembangan sumber daya manusia, dan
·         meningkatkan fasilitas untuk pengembangan industri.

Rencana Pembangunan Nasional dirumuskan oleh Komite Pembangunan Nasional yang anggotanya ditunjuk oleh Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan. Rencana tersebut kemudian disetujui oleh Sultan-ln-Council.Perencanaan Ekonomi Unit, yang berfungsi sebagai sekretariat Komite Pembangunan Nasional, permintaan alokasi tahunan untuk pembangunan sesuai dengan target tahunan.

PERANAN SEKTOR LUAR NEGRI TERHADAP PEREKONOMIAN BRUNEI DARUSSALAM.

 Dalam pembahasan sebelumnya kita sering menyinggung tentang MIGAS. Karena Brunei merupakan negara pengekspor minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara. Sehingga hasil dari pendapatan tersebut merupakan pendapatan terbesar dari sektor sektor yang lain. Produk- produk perminyakan dan gas alam cair dengan negara tujuan ekspor utama : Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Australia. Perekonomian Brunei tergolong stabil. The World Economic Forum (WEF) menempatkan Brunei pada peringkat ke-26 dari 148 negara yang memiliki daya saing ekonomi. Sementara itu Indonesia menempati peringkat ke- 38.

Untuk mengurangi ketergantungan pendapatan negara dari minyak dan gas, sejak tahun 1990-an Pemerintah Brunei Darussalam melaksanakan program diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perda­gangan, jasa dan pariwisata. Kebijakan tersebut antara lain berupa proyek pembangunan Sungai Liang Industrial Park, Pulau Muara Besar Transhipment Hub, pengembangan eco-tourism, pengembangan pusat keuangan Islam, Brunei Halal Brand, pengembangan iklim investasi yang konduktif serta pengem­bangan SDM.

Sesuai dengan visi pembangunan (Wawasan Brunei 2035), Brunei sudah membuat roadmap untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari sektor migas. Melalui program diversifikasi ekonomi itu, pada tahun 2035 ekonomi Brunei akan bertransformasi dari negara yang menggantungkan pada ekspor hasil migas (resource-related wealth) menuju negara dengan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). 

Brunei juga sedang berupaya untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan di kawasan Asean. Visi ekonomi jangka panjang Brunei mencakup juga upaya untuk mempromosikan industri-industri alternatif, seperti teknologi, makanan halal dan manufaktur, selain peningkatan dukungan untuk riset teknologi inovatif di bidang energi yang terbarukan. Berdasarkan data statistik ekonomi Brunei dipaparkan pada kuartal terakhir tahun 2012 penerimaan hasil ekspor migas turun 4,1%, sementara sektor nonmigas meningkat 8,5%. Naiknya penerimaan sektor nonmigas tersebut disumbangkan oleh penerimaan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,8%, diikuti oleh sektor konstruksi dan manufaktur masing-masing sebesar 2,1% dan 2%.

Peningkatan kon­tribusi sektor nonmigas mengindikasikan upaya percepatan diversifikasi ekonomi Brunei mulai menuju hasilnya. Upaya diversifikasi ekonomi tersebut tidak lepas dari peran Brunei untuk menjadi pendorong terlaksananya kerjasama di kawasan sebagai ketua ASEAN tahun 2013 dan negara anggota Trans­pacific Partnership (TPP). Brunei Darussalam memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan tidak memiliki hutang luar negeri. Brunei umumnya menanam investasi pada sektor properti, portfolio investment, venture capital dan high technology serta sektor-sektor lain seperti peternakan, perta­nian, perkebunan dan infrastruktur.

Ekspor non-energi terutama terdiri atas tekstil dan garmen. Program pembangunan dan penanaman modal terpadu pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keragaman perekonomian dan menunjang infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan negara tersebut pada cadangan hidrokarbon. Brunei mencapai surplus perdagangan yang besar (€ 4,6 miliar pada tahun 2008) karena ekspor minyaknya, sedangkan hampir semua barang lain diimpor oleh negara tersebut. Impor-impor utama terdiri atas mesin-mesin dan alat transportasi, barang-barang manufaktur, makanan, dan hewan-hewan hidup.


Perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Brunei masih sangat terbatas dan mencapai jumlah sebesar € 188 juta pada tahun 2009, dengan ekspor Uni Eropa tercatat sebesar € 162 juta. Transaksi perdagangan terutama terdiri atas mesin-mesin, kendaraan-kendaraan bermotor, dan bahan-bahan kimia.



Kerjasama antara Komisi Eropa dan Brunei sebagian besar diadakan dalam kerangka ASEAN. Karena tingkat perkembangan ekonominya yang tinggi, negara tersebut tidak memperoleh manfaat dari kerjasama pembangunan bilateral Komisi Eropa.


referensi : http://aceh.tribunnews.com/2013/12/31/rp-5-jutakk-di-brunei-darussalam

http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget
http://m.tabloidsinartani.com/index.phpid=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=903&cHash=d383b8565c656948ed177a2a4cad6494
 http://www.tradingeconomics.com/brunei/rural-population-growth-annual-percent-wb- data.html
JPKE, Darussalam Jangka Panjang Rencana Pembangunan Brunei 2008.
JPKE, Rencana Strategis E-Government 2009-2012, 2009.
 UN DESA, Survei E-Government PBB antara tahun 2003 dan 2010
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html
 http://www.bedb.com.bn/why_factsfigures.html
http://www.academia.edu/5325315/Sumber_Pendapatan_Negara_Islam