PENDAPATAN NASIONAL
Dari
bahasan yang sebelumnya di jelaskan pendapatan Negara Brunei Darusalam sebagian besar diperoleh dengan cara
mengekspor minyak bumi dan gas hingga
menghasilkan 95% bagi pendapatan negaranya . Sedangkan dari sektor pertanian ,
perkebunan , dan pariwisata bisa
dibilang sebagai pendapatan sampingan
saja. Sikap pemimpinnya yang
adil membuat penduduk negeri aman, tenang, sejahtera, dan semuanya mempunyai
pendapatan tetap. Bagi setiap warga negara yang usianya di atas 60 tahun akan
diberikan “gaji tua” oleh negara sebesar $ 250 Brunei. Ini artinya, jika 1
kepala keluarga (KK) terdiri atas suami istri, maka mereka akan mendapatkan $
500 brunei yaitu sekitar Rp. 4.924.699 (1$ =9.840) perkepala keluarga.
Gaji
ini ditransfer langsung ke rekening atau disalurkan melalui kepala kampung di
desa masing-masing. Tidak hanya kepada “warga negara emas”, kerajaan juga
memberikan biaya jaminan biaya hidup kepada masyarakat penyandang disabilitas
(orang cacat). Dalam hal kesehatan dan pendidikan Brunei Darussalam juga
memberikan subsidi kepada warga negaranya. Misalkan untuk masalah kesehatan
setiap warga negaranya hanya membayar sebesar $1 saja, dan untuk masalah
pendidikan dari SD hingga SMA hanya dikenakan $5 pertahun, dan sisanya akan di
tanggung oleh kerajaan.
Penerimaan
pendapatan Brunei darussalam berasal dari pendapatan pajak dan non pajak . Di negara
Brunei tidak diberlakukan pajak langsung (direct
tax) pribadi terhadap masyarakat walaupun ada pajak untuk perusahaan. Jenis-jenis pengenaan pajak yang ada pada
negara Brunei Darussalam:
·
Pajak Langsung : Pajak penghasilan perusahaan, estate
duties dan stamp duties
·
Pajak Tidak Langsung : Pajak tanah, pajak poperty, pajak
kendaraan , dll
Bunei
Darussalam tidak mengenakan pajak PPN dari barang dan jasa, pajak capital again, pajak penjualan dan
wisata seperti yang diberlakukan negara lain.
Pendapatan
yang di hasilkan dari MIGAS tersebut dapat dikatakan bahwa warga negara Brunei
Darussalam makmur karena pendapatan utamanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
untuk menyejahterakan masyarakatnya dan sikap pemerintahan yang di jalankan
juga membuat semua masyarakat brunei sejahtera. Dan hampir jalan-jalan di
Brunei dipenuhi mobil mewah, nyaris tidak terlihat sepeda motor dan pejalan
kaki, apalagi pengemis dan juru parkir yang “prat-prit” di sana-sini.
Jalanannya sangat tertib, tidak pernah terdengar bunyi klakson, dan aksi nekat
penerobos lalu lintas.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Anggaran 2014/15 untuk Brunei Darussalam, yang mulai
berlaku pada tanggal 1 April, memiliki fokus bisnis yang kuat, berusaha untuk
mempromosikan investasi, mendorong dan mendukung pertumbuhan sektor swasta, dan
membantu menyediakan alat-alat dan keterampilan yang diperlukan untuk
mempertahankan pembangunan ekonomi dan keragaman. Sementara anggaran disahkan oleh Dewan Legislatif (Legco)
pada tanggal 22 Maret mempertahankan tingkat tinggi pengeluaran untuk program-program
kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat, kesehatan, perumahan dan
pendidikan antara penerima utama dana, ada juga sejumlah ketentuan yang
bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta.
Dalam anggaran untuk perusahaan, dengan pengumuman bahwa
tarif pajak penghasilan badan akan berkurang dari 20% menjadi 18,5% pada tahun
2015, langkah yang ditujukan untuk memperkuat investasi dan membuat
perekonomian lebih kompetitif. Insentif lain untuk sektor korporasi termasuk
penurunan pajak atas keuntungan di bawah $ 250.000 dan perubahan persyaratan
untuk bank garansi atau obligasi kinerja untuk kontrak konstruksi atau jasa.Meningkatkan daya tarik investasi negara juga
kunci dalam anggaran, kegiatan bisnis dan investasi adalah prioritas bagi
pemerintah karena berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada
hidrokarbon.
Panitia Anggaran menyampaikan perkiraan tahunan kepada
Sultan di Dewan untuk mendapatkan persetujuan. Perkiraan tahunan menunjukkan
total jumlah yang dibebankan kepada Dana Konsolidasi, total belanja yang
dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah dan total
pendapatan diharapkan akan dikumpulkan selama tahun keuangan tertentu.
Pengeluaran dibebankan pada Dana Konsolidasi-seperti pembayaran untuk daftar
sipil, pensiun, gratifikasi dan hibah, biaya utang, gaji Auditor Umum dan
anggota Komisi Pelayanan Publik-adalah wajib berdasarkan hukum dan oleh karena
itu apropriasi tidak diperlukan setiap tahunnya. Semua persyaratan pengeluaran
lain dari Pemerintah termasuk dalam Bill Supply. Supply Bill diletakkan sebelum
Sultan di Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan, ketika menjadi hukum,
dikenal sebagai UU Supply. Departemen tidak diperkenankan untuk menghabiskan
kecuali Departemen Keuangan menerbitkan Treasury Waran otorisasi mereka untuk
melakukannya.
Setiap tahun keuangan, jika jumlah dialokasikan oleh
Undang-Undang Pasokan tidak cukup atau kebutuhan untuk pengeluaran tambahan
telah muncul atau bahwa setiap uang telah dikeluarkan untuk tujuan yang
melebihi jumlah yang dialokasikan, sebuah Tambahan Perkirakan menunjukkan
jumlah yang dibutuhkan akan diletakkan sebelum Sultan di Dewan dan pengeluaran
tersebut kemudian dimasukkan dalam Supply Bill Tambahan. Supply Act, yang
dikeluarkan sebelum dimulainya setiap tahun, menunjukkan total jumlah yang
dialokasikan untuk masing-masing Kementerian dan Departemen by Vote Heads.
Jumlah uang yang disetujui ditunjukkan dalam total blok saja. Perkiraan rinci
oleh Kepala Sub Kepala dan pengeluaran, dan kontrol atas mereka adalah dengan
Departemen Keuangan dan oleh Departemen atau Kementrian sendiri.
Sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh Pemerintah
Brunei dikategorikan:
KELAS I :
Tugas, pajak dan lisensi.
KELAS II :
Penerimaan untuk, atau bantuan, jasa Pemerintah tertentu.
KELAS III :
Penerimaan pada rekening usaha yang bersifat komersial.
KELAS IV :
Pendapatan dari properti pemerintah.
Semua pendapatan dan uang, terlepas dari bagaimana
mengangkat atau diterima oleh pemerintah, diwajibkan oleh hukum untuk dibayarkan
ke satu dana yang dikenal sebagai Dana Konsolidasi.
Anggaran pengeluaran tahunan dibagi menjadi tiga bagian
utama:
-
honorarium pribadi.
-
biaya lainnya-setiap tahun
berulang dan
-
belanja lain-lain biaya-khusus.
Perkiraan pendapatan tahunan didasarkan pada proyeksi
menggunakan angka tahun berjalan, dan setiap perubahan materi atau sumber
pendapatan baru diterangkan sepenuhnya. Tujuan dari Rencana Pembangunan Nasional Kelima
1986-1990, misalnya, adalah sebagai berikut:
·
memaksimalkan
pemanfaatan ekonomi sumber daya alam negara itu;
·
mengalokasikan lebih
banyak dana untuk sektor-sektor produktif;
·
mempercepat
pengembangan sumber daya manusia, dan
·
meningkatkan
fasilitas untuk pengembangan industri.
Rencana Pembangunan
Nasional dirumuskan oleh Komite Pembangunan Nasional yang anggotanya ditunjuk
oleh Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan. Rencana tersebut kemudian
disetujui oleh Sultan-ln-Council.Perencanaan Ekonomi Unit, yang berfungsi
sebagai sekretariat Komite Pembangunan Nasional, permintaan alokasi tahunan untuk
pembangunan sesuai dengan target tahunan.
PERANAN SEKTOR LUAR NEGRI TERHADAP PEREKONOMIAN BRUNEI
DARUSSALAM.
Dalam pembahasan
sebelumnya kita sering menyinggung tentang MIGAS. Karena Brunei merupakan
negara pengekspor minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara. Sehingga hasil dari
pendapatan tersebut merupakan pendapatan terbesar dari sektor sektor yang lain. Produk- produk perminyakan dan gas alam cair dengan negara tujuan ekspor utama : Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Australia. Perekonomian Brunei tergolong stabil. The World Economic Forum (WEF) menempatkan Brunei pada peringkat ke-26 dari 148 negara yang memiliki daya saing ekonomi. Sementara itu Indonesia menempati peringkat ke- 38.
Untuk mengurangi ketergantungan pendapatan negara dari
minyak dan gas, sejak tahun 1990-an Pemerintah Brunei Darussalam melaksanakan
program diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri,
perdagangan, jasa dan pariwisata. Kebijakan tersebut antara lain berupa proyek
pembangunan Sungai Liang Industrial Park, Pulau Muara Besar Transhipment Hub,
pengembangan eco-tourism, pengembangan pusat keuangan Islam, Brunei Halal
Brand, pengembangan iklim investasi yang konduktif serta pengembangan SDM.
Sesuai dengan visi pembangunan (Wawasan Brunei 2035),
Brunei sudah membuat roadmap untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara
dari sektor migas. Melalui program diversifikasi ekonomi itu, pada tahun 2035
ekonomi Brunei akan bertransformasi dari negara yang menggantungkan pada ekspor
hasil migas (resource-related wealth) menuju negara dengan ekonomi berbasis
ilmu pengetahuan (knowledge-based economy).
Brunei juga sedang berupaya untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa
keuangan di kawasan Asean. Visi ekonomi jangka panjang Brunei mencakup juga
upaya untuk mempromosikan industri-industri alternatif, seperti teknologi,
makanan halal dan manufaktur, selain peningkatan dukungan untuk riset teknologi
inovatif di bidang energi yang terbarukan. Berdasarkan data statistik ekonomi
Brunei dipaparkan pada kuartal terakhir tahun 2012 penerimaan hasil ekspor
migas turun 4,1%, sementara sektor nonmigas meningkat 8,5%. Naiknya penerimaan
sektor nonmigas tersebut disumbangkan oleh penerimaan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 4,8%, diikuti oleh sektor konstruksi dan
manufaktur masing-masing sebesar 2,1% dan 2%.
Peningkatan kontribusi sektor
nonmigas mengindikasikan upaya percepatan diversifikasi ekonomi Brunei mulai
menuju hasilnya. Upaya diversifikasi ekonomi tersebut tidak lepas dari peran
Brunei untuk menjadi pendorong terlaksananya kerjasama di kawasan sebagai ketua
ASEAN tahun 2013 dan negara anggota Transpacific Partnership (TPP).
Brunei Darussalam memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan tidak memiliki
hutang luar negeri. Brunei umumnya menanam investasi pada sektor properti, portfolio investment, venture capital dan high technology serta sektor-sektor lain seperti
peternakan, pertanian, perkebunan dan infrastruktur.
Ekspor non-energi terutama terdiri atas tekstil dan
garmen. Program pembangunan dan penanaman modal terpadu pemerintah bertujuan
untuk meningkatkan keragaman perekonomian dan menunjang infrastruktur untuk
mengurangi ketergantungan negara tersebut pada cadangan hidrokarbon. Brunei
mencapai surplus perdagangan yang besar (€ 4,6 miliar pada tahun 2008) karena
ekspor minyaknya, sedangkan hampir semua barang lain diimpor oleh negara
tersebut. Impor-impor utama terdiri atas mesin-mesin dan alat transportasi,
barang-barang manufaktur, makanan, dan hewan-hewan hidup.
Perdagangan bilateral
antara Uni Eropa dan Brunei masih sangat terbatas dan mencapai jumlah sebesar €
188 juta pada tahun 2009, dengan ekspor Uni Eropa tercatat sebesar € 162 juta.
Transaksi perdagangan terutama terdiri atas mesin-mesin, kendaraan-kendaraan
bermotor, dan bahan-bahan kimia.
Kerjasama antara Komisi Eropa dan Brunei sebagian besar
diadakan dalam kerangka ASEAN. Karena tingkat perkembangan ekonominya yang
tinggi, negara tersebut tidak memperoleh manfaat dari kerjasama pembangunan
bilateral Komisi Eropa.
referensi : http://aceh.tribunnews.com/2013/12/31/rp-5-jutakk-di-brunei-darussalam
http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget
referensi : http://aceh.tribunnews.com/2013/12/31/rp-5-jutakk-di-brunei-darussalam
http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget
http://m.tabloidsinartani.com/index.phpid=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=903&cHash=d383b8565c656948ed177a2a4cad6494
http://www.tradingeconomics.com/brunei/rural-population-growth-annual-percent-wb- data.html
JPKE, Darussalam
Jangka Panjang Rencana Pembangunan Brunei 2008.
JPKE, Rencana
Strategis E-Government 2009-2012, 2009.
UN DESA, Survei
E-Government PBB antara tahun 2003 dan 2010
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html
http://www.bedb.com.bn/why_factsfigures.html
http://www.academia.edu/5325315/Sumber_Pendapatan_Negara_Islam
